Sistem Jalan Berbayar Elektronik di London

 

Area Jalan Berbayar di London, tfl.gov.uk

Dikutip dari artikel online berjudul How road pricing is transforming London, Penetapan harga jalan telah mengubah kualitas udara dan transportasi di London. Ibukota Inggris telah menerapkan tiga skema penetapan harga jalan dengan batas-batas yang berbeda. Yang terbesar, Zona Rendah Emisi (LEZ), mencakup hampir seluruh wilayah metropolitan (1.580 km2), Zona Emisi Ultra Rendah (ULEZ) sekarang mencakup seluruh bagian dalam London (381 km2).

    Sebelum zona Biaya Kemacetan diluncurkan pada tahun 2003 di Kota London, kendaraan pribadi menjadi penyumbang kemacetan dan merugikan ekonomi hingga £4 juta per minggu. Kemudian ULEZ diperkenalkan pada tahun 2019, salah satu upaya untuk memenuhi batas polusi legal saat ini telah ditetapkan. Kendaraan yang melewati London LEZ dan ULEZ yang memenuhi standar polusi yang lebih tinggi terus melewati 95% kota besar dan kota besar di Inggris dan Wales, dengan total populasi 18 juta orang. 

Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing di DKI Jakarta

Jalan Berbayar Elektronik di Kota Singapore, flickr

Electronic Road Pricing (ERP) akan mulai diterapkan dibeberapa jalan raya utama dikota DKI Jakarta, Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta untuk membatasi akses pengguna jalan tersebut di waktu-waktu tertentu dengan pemberian tarif jalan untuk setiap kendaraan yang melewatinya.

    Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Rencana Aksi nyata berbasis regulasi pemerintah yang berkaca terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011, upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada kota-kota besar di Indonesia. DKI Jakarta sebagai contoh di Indonesia dalam penerapan kota yang memiliki emisi gas rumah kaca rendah.

Landasan Hukum yang Menjadi Rujukan Kota Hijau

Penerapan Prinsip Kota Hijau di Seoul, flickr

Kota yang ramah lingkungan sering kita dengar gaungnya, sebuah kota yang memanfaatkan secara efektif dan efisien semua keperluan energi, air, lahan hingga sampahnya secara bertanggung jawab. Sebagai bagian dari perencanaan perkotaan, kita dituntut untuk memahami latar belakanga kebijakan yang sudah ada demi merumuskan kebijakan baru yang terbaik bagi pembangunan berkelanjutan.

    Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menghemat energi, air dan makanan, serta mengurangi buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air. Perencanaan kota dengan mengutamakan pemikiran penghematan energi akan dapat mempertahankan keberlanjutannya. Beberapa kota yang sudah menggunakan energi terbaharukan dan penghematan dapat beralih pada energi yang tidak berdampak buruk pada lingkungan. Alternatif penggunaan energi seperti tenaga angin , jika di Indonesia telah ada di kabupaten Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang mampu menggantikan penggunaan energi listrik tenaga batu bara.

Klasifikasi Spasial Lahan Tanaman di Nepal dan Kelerengan Lahan

Mengidentifkasi kondisi spasial negara Nepal cukup unik jika kita memperhatikan kondisi geografi yang tidak banyak berubah dari tahun-ketahun. Kondisi geografi ini memunculkan potensi dan tantangan dalam keberlanjutannya bagi lingkungan.

  Nepal terbentang antara 26.22.30.27lintang utara dan 80.88.12 bujur timur, dan dilingkupi oleh Tiongkok hingga utara dan India di timur, barat, dan selatan. Negara  ini membentang sejauh 885 km dari timur ke barat dan 193 km dari utara ke selatan. 

    Negara ini terletak di wilayah iklim muson subtropis; namun, dataran rendahnya mengalami musim panas saat tinggi pegunungan mengalami iklim artik tipe tundra. Karena topografi dan elevasi bervariasi, hutan kayu berdaun lebar untuk jenis vegetasi tundra dapat ditemukan di dalam yang kecil

negara dengan keanekaragaman hayati yang kompleks. 

Mengidentifikasi Kota Pokhara, Nepal Dari Aspek Spatial Perkotaan

Dikutip dari berita Merdeka.com Pada hari Minggu, 15 Januari 2023 Kecelakaan pesawat terjadi di wilayah Kota Pokhara, Negara Nepal. Jumlah korban tewas mencapai 68 jiwa, yang berada dalam pesawat ATR 72 bermesin ganda, yang dioperasikan oleh maskapai Yeti Airlines Nepal. Pesawat ini terbang dari ibu kota, Kathmandu, ke Pokhara. 

    Pokhara merupakan kota terbesar kedua di Nepal dan juga dikenal sebagai "Permata di Himalaya". Kota ini memiliki daya tarik bagi penyuka olahraga ekstrem seperti sepeda gunung, ski hingga paralayang, karena lokasinya di kaki Pegunungan Annapurna dan dikelilingi oleh Danau Phewa dan Danau Begnas. Wisata menggeliat pada periode awal tahun 1970-an di Kota Pokhara demi menikmati pemandangan Gunung Annapurna dan Gunung Machhapuchhre. 

Cara Mengatasi Permukiman Kumuh di Perkotaan

Dikutip artikel dari berjudul Slum transformation: a project to put temporary dwellings on the map, Indonesia telah bergulat dengan urbanisasi yang cepat dan menjamurnya daerah kumuh kota selama beberapa dekade. Sejak kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, kota-kota di Indonesia berkembang pesat. Populasi mereka saat ini tumbuh rata-rata 4,1% per tahun — tingkat urbanisasi tercepat di Asia. Namun pengeluaran untuk infrastruktur dan layanan dasar tetap tidak memadai. Sementara ekonomi tumbuh 5,8% per tahun pada pertengahan tahun 2000-an, investasi infrastruktur hanya tumbuh sebesar 3% setiap tahun. Pada tahun 2009, 23% penduduk perkotaan Indonesia masih tinggal di permukiman informal .

     Kata “kumuh” sering digunakan untuk menggambarkan permukiman informal di dalam kota yang memiliki perumahan yang tidak memadai dan kondisi kehidupan yang jorok dan menyedihkan. Mereka sering penuh sesak, dengan banyak orang berdesakan dalam ruang hidup yang sangat kecil.

Penyebab Permukiman Kumuh Perkotaan di Indonesia

Kampung-kampung kumuh telah ada sejak masa kolonial pada 1910-an, ini membuktikan bahwa kota di Indonesia memang tumbuh tidak terencana dan terstruktur dengan baik.

    Dikutip dari majalah Historia berjudul  “Dari dalam kampung kumuh ibukota”, program perbaikan kampung telah ada dan dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1984, di sekitaran kota-kota yang didominasi oleh tepian air. Pada tahun 1914, publikasi dari Westerveld mengungkapkan bahwa “di situ gubuk-gubuk sangat tidak layak disebut sebagai tempat tinggal manusia”, tulisan tersebut menyatakan permukiman kumuh di kota-kota Hindia belanda. Pada tahun 1920-an m kota-kota di Pulau Jawa dinilai memerlukan perbaikan, mulai dari segi sanitasi air bersih, penataan daerah padat, saluran pembuangan hingga Kesehatan dan penerangan.