Cara Mengatasi Permukiman Kumuh di Perkotaan

Dikutip artikel dari berjudul Slum transformation: a project to put temporary dwellings on the map, Indonesia telah bergulat dengan urbanisasi yang cepat dan menjamurnya daerah kumuh kota selama beberapa dekade. Sejak kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, kota-kota di Indonesia berkembang pesat. Populasi mereka saat ini tumbuh rata-rata 4,1% per tahun — tingkat urbanisasi tercepat di Asia. Namun pengeluaran untuk infrastruktur dan layanan dasar tetap tidak memadai. Sementara ekonomi tumbuh 5,8% per tahun pada pertengahan tahun 2000-an, investasi infrastruktur hanya tumbuh sebesar 3% setiap tahun. Pada tahun 2009, 23% penduduk perkotaan Indonesia masih tinggal di permukiman informal .

     Kata “kumuh” sering digunakan untuk menggambarkan permukiman informal di dalam kota yang memiliki perumahan yang tidak memadai dan kondisi kehidupan yang jorok dan menyedihkan. Mereka sering penuh sesak, dengan banyak orang berdesakan dalam ruang hidup yang sangat kecil.

    Permukiman ini kekurangan layanan kota dasar seperti air, sanitasi, pengumpulan sampah, drainase badai, penerangan jalan, trotoar beraspal dan jalan untuk akses darurat. Sebagian besar juga tidak memiliki akses mudah ke sekolah, rumah sakit atau tempat umum untuk berkumpul masyarakat. Banyak daerah kumuh tidak terlayani dan tidak dikenali untuk waktu yang lama, lebih dari 20 tahun di beberapa kota.

    Seperti semua permukiman informal, perumahan di permukiman kumuh dibangun di atas tanah yang penghuninya tidak memiliki klaim hukum dan tanpa perencanaan kota atau kepatuhan terhadap peraturan zonasi. Selain itu, daerah kumuh seringkali merupakan daerah di mana banyak indikator sosial merosot; misalnya, kejahatan dan pengangguran sedang meningkat.

     UN-HABITAT mendefinisikan rumah tangga kumuh sebagai sekelompok individu yang tinggal di bawah satu atap di daerah perkotaan yang kekurangan satu atau lebih hal berikut:

1. Perumahan tahan lama yang bersifat permanen yang melindungi dari kondisi iklim ekstrim.
2. Ruang hidup yang cukup, artinya tidak lebih dari tiga orang yang berbagi kamar yang sama.
3. Akses mudah ke air bersih dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau.
4. Akses ke sanitasi yang layak dalam bentuk toilet pribadi atau umum yang digunakan bersama oleh sejumlah orang yang wajar.
5. Keamanan kepemilikan yang mencegah penggusuran paksa.

     Di negara india, kota kota yang memiliki permukiman yang padat, melakukan identifikasi cara cara yang meningkatkan pencegahan pada peningkatan dan penanganan permukiman kumuh. Beberapa metode yang menghasilkan solusi coba dipetakan dan diupayakan.

1. Penting untuk mengubah proses berpikir orang terlebih dahulu. Penduduk perkotaan menghindari tinggal di kompleks yang sama dengan yang kurang mampu, itu terlihat. Selain itu, proyek rehabilitasi permukiman kumuh yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah memiliki kemudahan dan fasilitas yang minimal dibandingkan dengan yang ditawarkan kepada pembeli biasa. Salah satu contoh baru-baru ini dari pola pikir seperti itu adalah ketika Otoritas Pembangunan Delhi mengumumkan untuk menawarkan rumah kosong di Rohini kepada penghuni daerah kumuh di bawah skema rehabilitasi, warga lain mengancam akan pindah ke pengadilan.
2. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan solusi yang sah bagi masyarakat miskin. Sering kali terlihat bahwa rehabilitasi dilakukan di lokasi yang jauh dari kawasan inti dan tidak ada tenaga kerja.
3. Alih-alih penggusuran paksa, pihak berwenang harus merencanakan pendekatan peningkatan di tempat.
4.  Tidak semua orang ingin tinggal di rumah yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya memiliki atap beton di atas kepala mereka.
5. Untuk merehabilitasi orang-orang yang tertindas, pemerintah harus menawarkan kepada mereka daerah-daerah di mana mereka dapat tinggal di dalam masyarakat dan bukan di dalam proyek dan masyarakat yang terisolasi.
6. Penawaran hak atas tanah yang aman dan terjamin juga harus menjadi pertimbangan pemerintah agar tidak mengganggu pemukiman di kemudian hari.
7. Jika rumah yang ada ditingkatkan, pemerintah kota harus meningkatkan ketentuan dari waktu ke waktu.
8. Opsi pembiayaan dan pinjaman yang mudah dengan tingkat bunga yang terjangkau untuk peningkatan, pembangunan dan perluasan hunian yang ada harus tersedia.
9. Penting bagi pemerintah untuk mengubah citra dan persepsi kota. Misalnya, alih-alih menganggap Mumbai sebagai Shanghai, "Mumbai yang Lebih Baik" dapat digunakan.
10. Metode baru untuk menciptakan pasokan lahan harus dicoba. Membebaskan tanah yang tidak terpakai yang terletak pada lembaga pemerintah dapat digunakan untuk membuat rumah yang terjangkau. 

      sebuah grup diskusi perkotaan mencoba untuk mengidentifikasi cara mengatasi permukiman kumuh, berdasarkan pemetaan program penangan yang berhasil dan yang tidak berhasil. program tersebut kemudian dijadikan rujukan dalam cara mengatasi permukiman kumuh di perkotaan.

Solusi Gagal:

• Penghapusan daerah kumuh – Ini berakibat penduduk daerah kumuh kehilangan tempat tinggal.
• Relokasi kumuh – Ini memindahkan orang miskin lebih jauh dari tempat kerja mereka.

Strategi yang berhasil:

• Peningkatan kawasan kumuh, ini meningkatkan kondisi kehidupan kumuh. Tapi itu tidak mengatasi kemiskinan dan rendahnya upah ekonomi informal.
• Urbanisasi terorganisir – Merencanakan & Memodifikasi area perkotaan untuk mengakomodasi pendatang baru.
• Melegitimasi daerah kumuh alih-alih mengusir mereka dari rumah mereka.
• Meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan maupun di perkotaan.
• Merencanakan pembangunan pedesaan sejalan dengan pembangunan perkotaan.
• Pertumbuhan ekonomi.
• Fasilitas transportasi yang lebih baik.
• Perumahan murah di perkotaan.

Diartikel ini kita memikirkan dan berdiskusi bagaimana menurunkan tingkat permukiman kumuh perkotaan diIndonesia dengan terstruktur dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dan pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan dilapangan.