Klasifikasi Spasial Lahan Tanaman di Nepal dan Kelerengan Lahan

Mengidentifkasi kondisi spasial negara Nepal cukup unik jika kita memperhatikan kondisi geografi yang tidak banyak berubah dari tahun-ketahun. Kondisi geografi ini memunculkan potensi dan tantangan dalam keberlanjutannya bagi lingkungan.

  Nepal terbentang antara 26.22.30.27lintang utara dan 80.88.12 bujur timur, dan dilingkupi oleh Tiongkok hingga utara dan India di timur, barat, dan selatan. Negara  ini membentang sejauh 885 km dari timur ke barat dan 193 km dari utara ke selatan. 

    Negara ini terletak di wilayah iklim muson subtropis; namun, dataran rendahnya mengalami musim panas saat tinggi pegunungan mengalami iklim artik tipe tundra. Karena topografi dan elevasi bervariasi, hutan kayu berdaun lebar untuk jenis vegetasi tundra dapat ditemukan di dalam yang kecil

negara dengan keanekaragaman hayati yang kompleks. 

Mengidentifikasi Kota Pokhara, Nepal Dari Aspek Spatial Perkotaan

Dikutip dari berita Merdeka.com Pada hari Minggu, 15 Januari 2023 Kecelakaan pesawat terjadi di wilayah Kota Pokhara, Negara Nepal. Jumlah korban tewas mencapai 68 jiwa, yang berada dalam pesawat ATR 72 bermesin ganda, yang dioperasikan oleh maskapai Yeti Airlines Nepal. Pesawat ini terbang dari ibu kota, Kathmandu, ke Pokhara. 

    Pokhara merupakan kota terbesar kedua di Nepal dan juga dikenal sebagai "Permata di Himalaya". Kota ini memiliki daya tarik bagi penyuka olahraga ekstrem seperti sepeda gunung, ski hingga paralayang, karena lokasinya di kaki Pegunungan Annapurna dan dikelilingi oleh Danau Phewa dan Danau Begnas. Wisata menggeliat pada periode awal tahun 1970-an di Kota Pokhara demi menikmati pemandangan Gunung Annapurna dan Gunung Machhapuchhre. 

Cara Mengatasi Permukiman Kumuh di Perkotaan

Dikutip artikel dari berjudul Slum transformation: a project to put temporary dwellings on the map, Indonesia telah bergulat dengan urbanisasi yang cepat dan menjamurnya daerah kumuh kota selama beberapa dekade. Sejak kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, kota-kota di Indonesia berkembang pesat. Populasi mereka saat ini tumbuh rata-rata 4,1% per tahun — tingkat urbanisasi tercepat di Asia. Namun pengeluaran untuk infrastruktur dan layanan dasar tetap tidak memadai. Sementara ekonomi tumbuh 5,8% per tahun pada pertengahan tahun 2000-an, investasi infrastruktur hanya tumbuh sebesar 3% setiap tahun. Pada tahun 2009, 23% penduduk perkotaan Indonesia masih tinggal di permukiman informal .

     Kata “kumuh” sering digunakan untuk menggambarkan permukiman informal di dalam kota yang memiliki perumahan yang tidak memadai dan kondisi kehidupan yang jorok dan menyedihkan. Mereka sering penuh sesak, dengan banyak orang berdesakan dalam ruang hidup yang sangat kecil.

Penyebab Permukiman Kumuh Perkotaan di Indonesia

Kampung-kampung kumuh telah ada sejak masa kolonial pada 1910-an, ini membuktikan bahwa kota di Indonesia memang tumbuh tidak terencana dan terstruktur dengan baik.

    Dikutip dari majalah Historia berjudul  “Dari dalam kampung kumuh ibukota”, program perbaikan kampung telah ada dan dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1984, di sekitaran kota-kota yang didominasi oleh tepian air. Pada tahun 1914, publikasi dari Westerveld mengungkapkan bahwa “di situ gubuk-gubuk sangat tidak layak disebut sebagai tempat tinggal manusia”, tulisan tersebut menyatakan permukiman kumuh di kota-kota Hindia belanda. Pada tahun 1920-an m kota-kota di Pulau Jawa dinilai memerlukan perbaikan, mulai dari segi sanitasi air bersih, penataan daerah padat, saluran pembuangan hingga Kesehatan dan penerangan.

Lima Poin Utama Dalam Laporan IPCC Tentang Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim

Laporan terbaru dari The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melihat dampak, adaptasi, dan kerentanan yang terkait dengan krisis iklim, dan bagaimana upaya terbaru dalam mengurai kerentanan bencana global.

Kenali siapa IPCC Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang memiliki fokus pada perubahan iklim global. Laporan dokumen IPCC tentang Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim ini melaporkan temuan baru yaitu tentang hasil pemanasan global saat ini sebesar 1,1℃, hal ini memiliki dampak pada sistem alam secara natural dan pada kehidupan manusia. Laporan ini juga memberikan respon terhadap peningkatan pemanasan global yang bisa membantu adaptasi perubahan iklim global

Tentang IPCC Panel Antar Pemerintah Tentang Perubahan Iklim (IPCC)

 

Tentang IPCC Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) adalah badan PBB untuk menilai ilmu yang terkait dengan perubahan iklim dan perubahan iklim global di Dunia.

    Kajian tentang perubahan iklim makin banyak dan bervariasi, banyak ilmuan akademis dan instansi pemerintah sudah memiliki kepedulian tentang kerentanan kawasa, perubahan iklim, erosi pantai dan permasalahan perubahan suhu global. salah satu rujukan data berbasis hasil penelitian ilmiah yang bisa dijadikan rujukan oleh para peneliti di Indonesia adalah IPCC. 
Apa IPCC itu? 
    IPCC adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada tahun 1988. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). 
    Tugas awalnya, menurut Resolusi Majelis Umum PBB 43/53 tanggal 6 Desember 1988, adalah untuk menyiapkan tinjauan dan rekomendasi yang komprehensif sehubungan dengan status pengetahuan ilmu perubahan iklim; dampak sosial dan ekonomi dari perubahan iklim, serta strategi dan elemen respons potensial untuk dimasukkan dalam kemungkinan konvensi internasional tentang iklim di masa depan.
    Sejak 1988, IPCC telah memiliki lima siklus penilaian dan menyampaikan lima Laporan Penilaian, laporan ilmiah paling komprehensif tentang perubahan iklim yang diproduksi di seluruh dunia. Ini juga telah menghasilkan berbagai Laporan Metodologi, Laporan Khusus dan Makalah Teknis, sebagai tanggapan atas permintaan informasi tentang masalah ilmiah dan teknis tertentu dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), pemerintah dan organisasi internasional.
Tujuan dari IPCC 
    Tujuan dari didirikan IPCC adalah untuk menyediakan data berbasis laporan untuk pemerintah di semua tingkatan dengan dasar informasi ilmiah yang dapat mereka gunakan untuk mengembangkan kebijakan iklim diwilayahnya masing masing. 
    Laporan IPCC juga merupakan masukan penting dalam negosiasi perubahan iklim internasional. IPCC saat ini memiliki 195 anggota dari berbagai negara yang aktif dalam perubahan iklim. Tinjauan terbuka dan transparan oleh para ahli dan pemerintah di seluruh dunia merupakan bagian penting dari proses IPCC, untuk memastikan penilaian yang objektif dan lengkap serta untuk mencerminkan beragam pandangan dan keahlian. 
Laporan hasil IPCC
    Sejak pembentukan IPCC, setiap Laporan Penilaian telah dimasukkan langsung ke dalam pembuatan kebijakan iklim internasional. Laporan Khusus yang pertama, Pemanasan Global 1,5°C (SR15), diminta oleh pemerintah dunia berdasarkan Perjanjian Paris. Pada Mei 2019, IPCC menyelesaikan Penyempurnaan 2.019 – pembaruan pada Pedoman IPCC 2006 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Laporan Khusus tentang Perubahan Iklim dan Tanah (SRCCL) akan diselesaikan pada Agustus 2019 dan Laporan Khusus tentang Lautan dan Kriosfer dalam Iklim yang Berubah(SROCC) akan diselesaikan pada bulan September 2019. Laporan Penilaian Keenam (AR6) diharapkan akan diselesaikan pada tahun 2022 pada waktunya untuk pengambilan stok global pertama pada tahun berikutnya.

Baca juga hasil laporan dampak, adaptasi, dan kerentanan yang terkait dengan krisis iklim, dan kami adalah tiga dari 270 ilmuwan dan peneliti 

    IPCC menjadi rujukan para akademis di Dunia termasuk akademis di Indonesia dalam mengkaji perubahan iklim di Indonesia. Hasil laporan IPCC bisa dijadikan rujukan data basis riset untuk penelitian. Data laporan tentang dampak perkotaan yang mengalami perubahan iklim ditepi air sangat berdampak.
    Gas rumah kaca menjadi beberapa kajian penting yang dimasukkan dalam laporan perubahan iklim milik IPCC, pemanasan global dinilai merupakan periode penting untuk menurunkan temperatur dan mempersiapkan mitigasi bencana di kawasan tepi air.
    Kota pesisir dan pemukiman berada di garis depan perubahan iklim. Mereka adalah garis pertahanan pertama, menghadapi beberapa risiko iklim tertinggi. Tetapi mereka juga di mana pembangunan tahan iklim transformatif dapat terjadi. Di Indonesia perkotaan yang mulai terdampak perubahan iklim adalah Kota Semarang, Surabaya, Kudus dan DKI Jakarta, dimana kota kota ini sudah mengalami penurunan level tanah dan potensi kerentanan bahaya rob atau masuknya air laut kedalam kawasan perkotaan.

Kenaikan permukaan laut sebagai ancaman eksistensial
    Dampak ini akan terasa pada kota-kota pesisir di Indonesia. Kerusakan pada pelabuhan, kawasan industri  dapat membahayakan rantai pasokan global dan perdagangan maritim. Kenaikan permukaan laut merupakan tantangan adaptasi yang sangat kronis. Hal ini membutuhkan penanganan perubahan yang lambat secara paralel dengan meningkatnya frekuensi dan besarnya peristiwa ekstrem yang akan meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Banjir rob di Kota Semarang baru baru ini adalah salah satu contohnya. Pada skala waktu seratus tahun, proyeksi kenaikan permukaan laut merupakan ancaman eksistensial bagi banyak negara kepulauan, zona pesisir dataran rendah dan komunitasnya, infrastruktur, dan warisan budaya.

Perbedaan Antara Permukiman Kumuh dan Permukiman Liar

Salah satu bentuk permukiman liar di Indonesia

Permukiman liar dan kumuh telah terbentuk terutama karena ketidakmampuan pemerintah kota untuk merencanakan dan menyediakan perumahan yang terjangkau bagi segmen masyarakat perkotaan yang berpenghasilan rendah

Mengapa permukiman kumuh dan liar berkembang seiring dengan urbanisasi?

    Permukiman liar dan kumuh telah terbentuk terutama karena ketidakmampuan pemerintah kota untuk merencanakan dan menyediakan perumahan yang terjangkau bagi segmen masyarakat perkotaan yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, hunian liar dan kumuh menjadi solusi perumahan bagi masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah ini.

    Perbedaan Antara Permukiman Kumuh dan Permukiman Liar jika dikaji lebih mendalam mengenai aspek prilaku sosial dan ketersediaan infrastrukur dari aspek stakeholder perkotaan. Banyak isu isu perkotaan yang relevan dan identik antara permukiman kumuh dan permukiman liar, namun parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi permukiman liar dan permukiman kumuh cenderung berbeda.

berikut adalah artikel yang mengkaji Perbedaan Antara Permukiman Kumuh dan Permukiman Liar.

Permukiman Liar.

    Pengertian Permukiman liar adalah kawasan pemukiman di wilayah perkotaan yang dihuni oleh masyarakat sangat miskin. Orang-orang tersebut tidak memiliki akses ke tanah pribadi mereka sendiri oleh karena itu mereka berdiri tanah kosong dan melakukan klaim atas kepemilikan pribadi.

Menurut  (UN-Habitat 2003 ) permukiman liar adalah pemukiman rendah, yang telah berkembang tanpa hak legal atas tanah atau izin dari otoritas terkait untuk membangun, dan akibatnya, status ilegal mereka, infrastruktur dan layanan biasanya tidak memadai.

    (Bps.go.id, 2017) menjabarkan pengertian pemukiman liar adalah pemukiman yang dibangun secara tidak resmi (liar) pada lahan kosong di kota yang merupakan milik pemerintah maupun swasta, yang didiami oleh orang yang miskin karena tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap.

    Permukiman liar, secara umum didefinisikan sebagai suatu kawasan permukiman yang terbangun pada lahan kosong “liar” di kota baik milik swasta maupun pemerintah, tanpa hak yang legal terhadap lahan dan/atau izin dari penguasa yang membangun, didiami oleh orang sangat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap.(Kotaku, 2022)

Sifat pemukiman liar 

    Permukiman liar memiliki persepsi berbeda-beda ditiap tiap negara, pola kultur sosial dari tiap negera ini  yang membuat permukiman liar dikenal berbeda-beda. Mereka dikenal dengan nama lokal yang berbeda seperti Ranchos di Venezuela, Favelas di Brazil dan Bustee atau Jhuggi dan Jhopri di India, jembel/gembel di Indonesia.

Sifat Permukiman liar dijabarkan berikut ini:

1. Sarana dan Prasarana Permukiman Liar. Jika melihat Permukiman liar di Indonesia, permasalahan prasarana dan sarana permukiman tidak menjadi permasalahan karena lokasi lokasi permukiman liar cenderung berada dekat dengan infrastruktur kota, dan hebatnya semua infrastruktur ini memberikan nilai nilai pada kawasan.
2. Infrastruktur Permukiman Liar karena statusnya yang tidak legal memiliki pelayanan dan infrastruktur di bawah standar minimum. 
3. Kultur sosial Permukiman Liar Sebagian besar rumah tangga perambah terbelakang secara sosial dan termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah.
4. Status Legalitas Permukiman Liar Sebagian besar pemukiman liar migran tidak memiliki kepemilikan tanah.

Salah satu bentuk permukiman kumuh di Indonesia

Pengertian Permukiman Kumuh

    Saat ini, istilah umum “kumuh” tidak berlaku lagi,  ini dikarenakan memiliki banyak konotasi dan makna dan jarang digunakan oleh orang yang lebih sensitif, benar secara politis, dan secara akademis. Istilah “perkampungan kumuh” digunakan dalam Laporan untuk menggambarkan berbagai pemukiman berpenghasilan rendah dan kondisi kehidupan manusia yang buruk. Permukiman kumuh adalah kawasan pemukiman yang secara sosial maupun fisik mengalami penurunan.

    permukiman kumuh adalah permukiman yang berdekatan di mana penghuninya dicirikan oleh status tempat tinggal yang tidak aman, akses yang tidak memadai ke air bersih, akses yang tidak memadai ke sanitasi dan infrastruktur dan layanan dasar lainnya, kualitas perumahan yang buruk, dan kepadatan penduduk (UN-Habitat 2003)

Sifat Permukiman Kumuh

    Di daerah-daerah dengan status permukiman kumuh, taraf kehidupan terkadang tidak terlalu buruk dari permukiman liar. Berikut sifat-sifat permukiman kumuh di Indonesia ;.

1. Kondisi hunian kawasan kumuh memiliki kerentanan akan kesehatan dan kepadatan penghuninya.
2. Infrastruktur permukiman kumuh terdapat fasilitas air dan listrik untuk digunakan sehari hari.
3. Tempat tinggal di daerah kumuh memiliki fasilitas kamar, ruang, toilet dan kamar mandi yang kecil sehingga ruang berkumpulnya adalah teras atau gang.
4. Tidak adanya privasi untuk setiap hunian masyarakatnya karena tingkat kepadatan yang tinggi.
5. Permukiman kumuh sering menjadi sasaran bahaya kebakaran dan kerentanan kawasan lainnya. 
6. Jumlah populasi yang pada penuh sesak sehingga tidak ada ruang untuk rekreasi.

    Keduanya perbedaan antara permukiman kumuh dan permukiman liar ini merupakan bentuk permukiman informal yang tidak direncanakan secara formal. Permukiman ini tumbuh secara liar dan tidak terkontrol diperkotaan. Pemerintah yang memiliki akses dan relokasi kawasan dinilai menjadi hal yang paling mudah dan realistis untuk dilaksanakan dengan waktu singkat.